Ruteberita.com – Pemkab Kukar melakukan penandatanganan addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Penandatanganan yang dilaksanakan bersama KPU, Bawaslu, Polres Kukar, Kodim 0906/Kkr, Polres Bontang, serta Kodim 0908/Btg itu berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Rabu (19/3/2025).

Pada kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menjelaskan bahwa addendum NPHD ini untuk memastikan pembiayaan PSU.

“Ini berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Dia menjelaskan proses pengalokasian pembiayaan PSU sudah disesuaikan dengan kebijakan efesiensi secara nasional.

“Kami sudah melakukan efisiensi di pemerintah kabupaten. Sehingga, memang instruksi terhadap pembiayaan PSU ini adalah prioritas yang utama. Sehingga, harus ditetapkan dalam pengalokasian pembiayaannya,” kata Edi.

Addendum NPHD ini merupakan tahapan akhir dari pengajuan RAB untuk PSU yang sudah diverifikasi.

“Semoga saja finalnya ini tidak jauh mempengaruhi terhadap rencana kegiatan yang bapak Ibu rencanakan dan tentunya juga dukungan pembiayaannya. Kalau ada pengurangan dalam proses verifikasi ya saya mohon dipahami itu karena memang itu mekanismenya,” ujar dia.

Edi berpesan meskipun addendum NPHD tidak sesuai RAB, tetapi ini harus dimaksimalkan dengan baik.

“Saya paham terkait dengan RAB ini memang idealnya RAB itu tidak ada pengurangan, barulah leluasa kita melaksanakan kegiatan itu, tapi, sekali lagi saya mohon dipahami ini,” pintanya.

Dia berharap PSU tanggal 19 April 2025 ini di Kukar bisa berjalan dengan kondusif.

“Semoga langkah-langkah bersama kita ini, kerja bersama kita ini terkait dengan pelaksanaan pemilihan suara ulang di Kabupaten Kutai Kertanegara bisa berjalan dengan baik,” pungkas Edi. (adv/a)