Ruteberita.com – Kepala Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, I Ketut Sudiyatmika, menekankan pentingnya setiap lembaga desa seperti Karang Taruna, PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki basis data mandiri guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan perencanaan tanpa data. Setiap lembaga harus punya data sendiri. Jadi ketika masuk Musrenbang Desa dan mengusulkan pelatihan, sudah tahu jumlah peserta, usia, latar belakang, dan sasarannya,” kata Sudiyatmika di Kantor Desa Loa Pari, Senin (19/5/2025).
Ia mencontohkan, jika Karang Taruna ingin mengusulkan pelatihan tata rias, maka seharusnya mereka sudah menyertakan jumlah peserta, rentang usia, hingga latar belakang pendidikan calon peserta.
Menurutnya, masalah utama yang kerap terjadi adalah ketiadaan data, termasuk data anak putus sekolah yang seharusnya bisa dijadikan dasar usulan ke program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C).
“Kita bisa kerja sama dengan balai. Kalau ada sepuluh anak yang mau ikut Paket C, tinggal kita bantu fasilitasi. Tapi masalahnya lagi-lagi soal data,” ujarnya.
Ia mengakui, lemahnya pemutakhiran data di tingkat lembaga menyebabkan pelaksanaan program sering terhambat. Bahkan, salah satu penyebab pengurus sebelumnya mengundurkan diri adalah karena permintaan data yang tidak kunjung dipenuhi.
“Saya bentuk pengurus baru sebulan ini. Nanti saya arahkan lagi, target saya tetap: data. Dan sebenarnya data itu bisa dikumpulkan tanpa harus survei langsung ke lapangan,” jelasnya.
Sudiyatmika menjelaskan bahwa informasi dasar bisa dihimpun melalui komunikasi dengan Ketua RT setempat, mengingat karakteristik warganya telah diketahui dengan baik.
“Misalnya, satu keluarga punya anak tiga. Yang satu kuliah, satu SMA, satu putus sekolah. Kalau tahu datanya, kita bisa arahkan ke pelatihan menjahit atau program lain yang sesuai,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pengurus RT ke depan tidak boleh merangkap jabatan di lembaga desa agar fokus dalam tugasnya masing-masing.
“Ini semua demi pelayanan dan program yang lebih tepat sasaran. Kita ingin lembaga desa benar-benar aktif, bukan sekadar formalitas,” tutupnya. (adv/kh)
