Ruteberita.com – Pemkab Kukar secara resmi mengalokasikan anggaran senilai Rp 62,4 miliar untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti menerangkan anggaran tersebut diberikan kepada penyelenggara serta aparat keamanan, di antaranya KPU Kukar Rp 33,7 miliar, Bawaslu Rp 10,8 miliar, Polres Kukar Rp 12,1 miliar, Kodim 0906/Kkr Rp 3,6 miliar, Polres Bontang Rp 1,2 miliar dan Kodim 0908/Btg Rp 850 juta.
“Nilai seluruh NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Rp 62,4 miliar,” ucapnya kepada awak media di Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3/2025).
Dia menerangkan anggaran PSU ini sudah disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Misalnya, KPU Kukar mulanya menganggarkan untuk 2-3 bulan, tetapi hanya disetujui 1 bulan oleh KPU RI.
“Bawaslu yang tadinya 4 bulan, itu kan jadi 2 bulan gitu kan honorarium. Jadi memang ada beberapa yang terkurangi secara otomatis,” ujar Rinda.
Ia mengatakan bahwa NPHD senilai Rp 62,4 miliar ini adalah yang anggaran baru.
“Jadi tidak termasuk sisa anggaran Pilkada kemarin,” ungkap dia.
Selain itu, NPHD ini adalah anggaran tetap meskipun KPU dan Bawaslu Kukar masih disebut addendum perubahan karena belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
Sedangkan, Polres Kukar, Kodim 0906/Kkr, Polres Bontang, serta Kodim 0908/Btg sudah NPHD baru.
“Karena kalau Pores Kukar, Kodim Kukar, kemudian Pores Bontang dan Kodim Bontang itu kan mereka sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke kami,” pungkasnya. (adv/a)
