Ruteberita.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Johansyah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan verifikasi lapangan ke RT.021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, pada Kamis(15/5/2025),sebagai respons atas laporan warga terkait dampak aktivitas tambang batu bara yang meresahkan.
Sidak tersebut melibatkan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BPBD Kukar, Kepala DLHK Kukar, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar, serta perwakilan dari empat perusahaan tambang yaitu PT Karya Putra Borneo, PT Bara Multi Suksessarana Tbk, PT Komunitas Bangun Bersama, dan PT Welarco Subur Jaya. Hadir pula Camat Loa Janan, Kapolsek Loa Janan, Danramil Loa Janan, Kepala Desa Batuah Abdul Rasid, S.T., Kepala Dusun Surya Bhakti, Ketua RT.021, serta perwakilan warga terdampak.
Dalam kunjungannya Johansyah melihat secara langsung kondisi lingkungan yang mengalami genangan lumpur tambang hingga setinggi lutut di sejumlah rumah warga. Sebanyak 42 rumah terdampak, dengan 8 di antaranya mengalami kerusakan cukup parah sehingga penghuninya memilih untuk sementara waktu meninggalkan rumah mereka.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin memahami secara langsung kondisi di lapangan agar bisa mencari solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan warga dan mempertimbangkan aspek lingkungan,” ujar Johansyah.
Ketua RT 021 Dusun Surya Bhakti, La Salewangan, menyampaikan bahwa genangan lumpur ini telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun dan cenderung memburuk terutama saat musim hujan. Mereka juga menjelaskan bahwa upaya mediasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan tambang serta pemerintah desa telah dilakukan secara berulang, meskipun solusi permanen belum ditemukan.
“Kami sudah berusaha menyampaikan keluhan dan berdiskusi bersama pihak perusahaan dan pemerintah desa. Harapan kami, permasalahan ini bisa segera mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat,” ungkapnya.
Warga juga menginformasikan bahwa beberapa perusahaan tambang di sekitar wilayah tersebut, seperti PT Karya Putra Borneo, PT Bara Multi Suksessarana Tbk, PT Komunitas Bangun Bersama, beroperasi cukup dekat dengan pemukiman mereka. Dugaan adanya perubahan alur sungai oleh aktivitas tambang turut memengaruhi kondisi banjir lumpur.
Menanggapi situasi ini, Johansyah menyatakan komitmennya untuk membentuk tim evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan perusahaan tambang, guna mencari alternatif solusi terbaik, seperti relokasi bagi warga yang terdampak atau pemberian ganti rugi lahan.
“Kami berupaya agar proses ini berlangsung transparan dan melibatkan semua stakeholder terkait sehingga solusi yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Johansyah.
“Satu-satunya jalan adalah pembebasan lahan atau merelokasi warga. Kalau tidak, bencana akan terus berulang dan korban jiwa bisa saja terjadi,” ungkap Johansyah
lebih lanjut Johansyah mengungkapkan Meski PT Karya Putra Borneo (KPB) mengantongi dokumen lingkungan resmi dari Kementerian LHK, keselamatan warga sejogjanya harus menjadi prioritas utama dari aktivitas perusahaan selama ini.
“Jika tidak ada respon baik dari pihak perusahaan, maka kami akan mengambil tindakan tegas terhadap persoalan yang di alami warga saat ini,” tegas Johansyah.
Di sisi lain, Perwakilan PT KPB, Wildan Aminatana, mengakui terjadinya dampak lingkungan dan menjanjikan normalisasi sungai. Namun, ketika ditanya soal pembebasan rumah, jawabannya masih menggantung.
Meski begitu perwakilan perusahaan tambang menyampaikan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta masyarakat dalam mengelola dampak lingkungan guna mendukung upaya penyelesaian masalah ini.
Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, yang turut hadir dalam sidak tersebut berharap sidak ini menjadi titik balik.
“Saya optimis persoalan ini akan mendapat solusi terbaik, jangan sampai warga terus jadi korban,” ujar Abdul Rasyid.(*)
Editor : Redaksi Ruteberita
