Ruteberita – Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung pasca pandemi, Nigeria membuat gebrakan besar di panggung ekonomi internasional. Negara terpadat di Afrika itu secara resmi telah melunasi seluruh pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar US$3,4 miliar atau sekitar Rp56 triliun (asumsi kurs Rp16.360), lebih cepat dari jadwal yang disepakati.
Langkah ini menjadi titik balik penting dalam upaya Nigeria membangun citra sebagai negara berkembang yang bertanggung jawab secara fiskal. Dalam pernyataan resmi IMF, disebutkan bahwa pelunasan dilakukan pada 30 April 2025, dan hanya menyisakan kewajiban tahunan berupa biaya Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDR) sebesar US$30 juta per tahun hingga 2029.
“Nigeria tetap menjadi anggota IMF dan akan terus bekerja sama dengan organisasi tersebut, tetapi dari posisi kemitraan, bukan ketergantungan,” ujar O’tega Ogra, Asisten Khusus Senior Presiden Bola Ahmed Tinubu.
Utang Pandemi yang Diselesaikan dengan Disiplin Fiskal
Pinjaman dari IMF tersebut awalnya diberikan pada April 2020 saat dunia dilanda guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Nigeria, sebagai salah satu eksportir minyak terbesar dunia, mengalami pukulan telak ketika harga minyak mentah anjlok drastis. IMF kemudian menyetujui pinjaman darurat melalui skema Rapid Financing Instrument (RFI) untuk membantu negara tersebut menstabilkan sektor ekonomi utama, mendukung sistem kesehatan, serta melindungi kelompok masyarakat rentan.
Menariknya, meski pinjaman ini dirancang untuk pelunasan jangka panjang, Nigeria berhasil membayarnya secara penuh hanya dalam waktu lima tahun. Banyak pihak mengapresiasi hal ini sebagai buah dari peningkatan disiplin fiskal, pengelolaan devisa yang lebih efektif, serta adanya tekad politik untuk mengurangi ketergantungan terhadap lembaga donor internasional.
Manfaat Strategis: Citra Ekonomi yang Lebih Kuat dan Pintu FDI Terbuka Lebar
Pelunasan utang ini membawa manfaat strategis yang signifikan bagi Nigeria. Para analis meyakini bahwa langkah ini akan memperkuat peringkat kredit Nigeria di mata lembaga-lembaga pemeringkat global seperti S&P, Moody’s, dan Fitch. Akibatnya, biaya pinjaman internasional dapat ditekan, serta memperbesar kemungkinan masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Keberhasilan ini juga menjadi sinyal positif bagi mitra dagang dan investor bahwa Nigeria tidak hanya berkomitmen terhadap reformasi struktural, tetapi juga serius dalam mengelola fiskal dan moneter secara transparan. Ini penting di tengah situasi global yang dipenuhi ketidakpastian dan meningkatnya kehati-hatian dalam menanamkan modal.
Meski demikian, Nigeria masih menghadapi tantangan besar di dalam negeri, mulai dari inflasi dua digit, pengangguran kaum muda yang tinggi, hingga volatilitas nilai tukar naira. Pemerintah kini tengah menggulirkan sejumlah reformasi lanjutan seperti penghapusan subsidi bahan bakar, unifikasi nilai tukar resmi dan pasar, serta pembangunan infrastruktur digital.
Indonesia dalam Cermin: Di Mana Posisi Kita?
Langkah Nigeria tentu menjadi bahan renungan bagi Indonesia yang saat ini juga tengah menghadapi tekanan fiskal akibat utang luar negeri yang terus membengkak. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Keuangan RI per Maret 2025, total utang luar negeri Indonesia telah menembus US$400 miliar, atau sekitar Rp6.520 triliun, lebih dari 117 kali lipat dibandingkan jumlah utang Nigeria kepada IMF.
Indonesia memang masih tergolong aman secara rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 38-39%, di bawah batas aman internasional. Namun, angka absolutnya tetap mencemaskan, terutama karena komponen utang luar negeri Indonesia semakin tinggi dan mengandung beban bunga yang besar. Pada 2025, beban pembayaran bunga utang Indonesia diperkirakan menembus Rp500 triliun per tahun, menyita sebagian besar ruang fiskal negara.
Jika dibandingkan lebih jauh:
| Indikator | Nigeria | Indonesia |
|---|---|---|
| Total Utang IMF (2020) | US$3,4 miliar | Tidak ada pinjaman IMF |
| Total Utang Luar Negeri | ± US$40 miliar | ± US$400 miliar |
| PDB per Kapita (2024) | US$1.675 | US$4.800 |
| Rasio Utang terhadap PDB | ± 35% | ± 39% |
| Beban Bunga Utang (tahunan) | US$30 juta (biaya SDR) | Rp500 triliun (>US$30 miliar) |
| Status Keanggotaan IMF | Mitra, non-tergantung | Anggota, non-peminjam |
Indonesia memang memiliki PDB dan infrastruktur yang jauh lebih baik, namun dari sisi keberanian mengelola fiskal secara agresif dan membayar utang lebih cepat, Nigeria saat ini menunjukkan keteladanan yang layak dipelajari.
Pelajaran Berharga dan Tantangan ke Depan
Apa yang dilakukan Nigeria bukan hanya sekadar pelunasan utang, tetapi juga membangun fondasi narasi baru: bahwa negara berkembang bisa memegang kendali atas masa depannya sendiri. Ini adalah soal kepercayaan diri fiskal, efisiensi penggunaan anggaran, dan komitmen terhadap reformasi yang menyentuh akar masalah bukan sekadar tambal sulam kebijakan.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar membayar utang, tetapi memastikan setiap rupiah dari utang produktif menghasilkan manfaat jangka panjang: infrastruktur yang efisien, pendidikan yang lebih baik, layanan publik yang inklusif, dan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Jika tidak, maka utang akan tetap menjadi beban yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sebuah Momentum Baru bagi Negara Berkembang
Nigeria telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, negara berkembang pun bisa keluar dari jeratan utang lebih awal dan berdiri sejajar di panggung global.
Indonesia dan negara-negara berkembang lain kini punya contoh nyata bahwa keberanian fiskal dan integritas kebijakan bisa menciptakan masa depan yang lebih mandiri.(*)
Sumber : Voice of Africa, Reuters
Editor : Redaksi Ruteberita
